Jakarta, – Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia menggelar refleksi tahunan kinerja sepanjang tahun 2025 sebagai bentuk evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan lembaga peradilan. Refleksi ini menjadi momentum penting untuk menilai capaian, tantangan, serta merumuskan langkah strategis menuju sistem peradilan yang lebih profesional, transparan, dan berintegritas.
Dalam refleksi tersebut, Mahkamah Agung menyoroti berbagai aspek kinerja, mulai dari peningkatan pelayanan publik, percepatan penyelesaian perkara, hingga penguatan pengawasan internal. Upaya digitalisasi layanan peradilan juga menjadi salah satu poin utama yang dinilai membawa dampak positif dalam mendekatkan akses keadilan bagi masyarakat.
Sejumlah pihak memberikan apresiasi atas langkah evaluatif yang dilakukan Mahkamah Agung. Refleksi tahunan ini dinilai sebagai wujud keterbukaan institusi peradilan dalam mengakui capaian sekaligus kekurangan yang masih perlu dibenahi. Sikap tersebut dianggap penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan sebagai pilar penegakan hukum.
Mahkamah Agung menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat profesionalisme aparatur peradilan, baik hakim maupun tenaga pendukung lainnya. Penegakan kode etik, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi sistem pengawasan disebut menjadi fokus utama dalam agenda pembenahan ke depan.
Selain itu, MA juga menekankan pentingnya sinergi dengan lembaga penegak hukum lain serta partisipasi masyarakat dalam mengawal reformasi peradilan. Kritik dan masukan publik dinilai sebagai bagian dari kontrol sosial yang konstruktif demi terciptanya peradilan yang bersih dan berwibawa.
Melalui refleksi kinerja tahun 2025 ini, Mahkamah Agung berharap dapat menjadikan hasil evaluasi sebagai landasan perbaikan berkelanjutan. Langkah tersebut diharapkan mampu mewujudkan sistem peradilan yang tidak hanya cepat dan modern, tetapi juga menjunjung tinggi nilai keadilan dan profesionalisme bagi seluruh pencari keadilan di Indonesia.
Redaksi.
